22 Januari 2018

TNI AU Tingkatkan Kemampuan Maritime Air Strike dan Maritime Air Support

22 Januari 2018

Pesawat F-16 TNI melaksanakan tugas maritim (photo : poskotanews)

Dukung Program Pemerintah TNI AU Tingkatkan Maritime Air Support

TNI AU. Kebijakan TNI AU ke depan mengarah pada upaya pemantapan satuan untuk meningkatkan kesiapan operasional. Oleh karena itu, tercapainya kemampuan operasional yang optimal satuan-satuan udara dan semakin mantapnya berbagai lembaga pendidikan, menjadi prioritas utama TNI AU.

Penegasan ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M., dalam entry briefing kepada para pejabat, Panglima, dan Komandan Satuan TNI AU, di Mabesau, Cilangkap, Jakarta Senin (22/1). Hadir Sekjen Kemhan Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Wagub Lemhannas Marsdya TNI Bagus Puruhito, Irjenau, Koorsahli Kasau, para Asisten Kasau, Panglima, Komandan dan para Pejabat TNI Angkatan Udara

Kasau menegaskan bahwa kebijakan TNI AU dalam mendukung program pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, adalah dengan meningkatkan kemampuan TNI AU untuk melaksanakan maritime air strike dan maritime air support.

Pengadaan Alutsista TNI AU

“Saat ini kita sudah memasuki tahapan Renstra II (2015-2019), sementara alutsista belum diterima. Untuk itu, saya harapkan agar proses pengadaan pemenuhan alutsista Renstra ke II dapat segera direalisasikan”, tegas Kasau.

Pesawat Sukhoi TNI melaksanakan tugas maritim (photo : harianbabel)

Dijelaskan Kasau, pembangunan postur TNI AU yang direncanakan akan tetap mengarah pada memperkuat kemampuan operasional satuan udara, yang mampu menghadirkan air superiority ke tengah samudra, security coverage bagi Naval Force. Kasau minta agar dinas dan jajaran terkait segera melaksanakan koordinasi dengan Mabes TNI, Kemhan serta Kementerian/Lembaga terkait lainnya, agar proses pengadaan pemenuhan alutsista dapat dipercepat dengan tetap mengikuti aturan yang berlaku.

Menurut Kasau pengadaan alutsista yang masih belum terpenuhi meliputi pesawat pengganti F-5, pesawat helikopter angkut, helikopter VVIP/VIP, pesawat angkut berat, pesawat multipurpose amphibious, pesawat latih dan modernisasi pesawat C130 H/HS, pesawat NC-212i, pesawat CN-295 Special Mission (Kodal), PTTA, radar dan senjata pesawat T-50i, Rudal Pam Ibukota, PSU, dan Radar GCI.

Kasau menilai, para pendahulu TNI AU telah membawa organisasi TNI AU ke tingkat perkembangan yang cukup baik. Oleh karena itu TNI AU harus tetap optimis, karena apa yang di lihat saat ini, sudah merupakan hasil optimal dari kondisi yang ada.

”Dengan dilandasi sifat jujur, inovatif dan adaptif, saya harapkan dapat membangkitkan motivasi kita semua untuk memberikan pengabdian yang terbaik kepada TNI Angkatan Udara”, harap Kasau.

 (TNI AU)

PT PAL Produksi Tujuh Kapal Tahun Ini

22 Januari 2018

KCR-60 produksi PAL untuk TNI AL (photo : Jane's)

PT PAL produksi tujuh kapal cepat rudal tahun ini

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia di tahun 2018 menargetkan memproduksi sedikitnya tujuh kapal cepat rudal (KCR), baik untuk keperluan alutsista TNI AL maupun ekspor ke negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Budiman Saleh mengatakan, produksi kapal perang di tahun 2018 meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya.

"Target kami untuk tahun ini ada empat kapal cepat rudal yang 60 meter pesanan dari TNI AL, kemudian juga target ekspor kami di Malaysia bisa dapat dua, di Thailand itu targetnya ada satu kapal, dan beberapa dari negara Afrika," kata Budiman usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (22/1).

Produksi kapal cepat rudal jenis KCR-60 meter merupakan pesanan tahap kedua oleh TNI AL, setelah sebelumnya PT PAL Indonesia telah menyelesaikan pembuatan tiga kapal rudal serupa dan diserahkan kepada TNI AL.

Selain itu, PT PAL juga memproduksi kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) dan "Landing Platform Dock" (LPD) untuk keperluan perlengkapan alutsista pertahanan negara di laut.

"Terkait ekspor, kita sudah masuk di pasar Asia Tenggara, yaitu di Thailand, Malaysia, dan juga kembali ke Filipina serta beberapa negara di Afrika seperti Senegal, Kongo, Guinea Bissau dan Burkina Faso," paparnya.

Budiman bersama beberapa direksi PT PAL Indonesia melaporkan kepada Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Senin, terkait perkembangan industri kapal Indonesia serta rencana memberikan pelatihan kepada masyarakat muda Indonesia.

"Kami juga bicara tentang vokasi sebagai salah satu prgram besar Pemerintah kita kepada kurang lebih 1.500 anak Indonesia dari seluruh wilayah timur sampai barat mulai November 2017 sampai dengan November 2018," ujar Budiman. (Kontan)


Kapal SSV produksi PAL untuk AL Filipina (photo : GMA)

PT PAL optimistis pendapatan 2018 meningkat dua kali lipat

Jakarta (ANTARA News) - PT PAL Indonesia (Persero) optimistis mengalami kenaikan pendapatan hingga dua kali lipat pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017.

"Tahun 2016 merupakan suatu masa sulit bagi PT PAL, kemudian di 2017 itu ada pertumbuhan sales (penjualan) sekitar dua kali lipat (dari 2016). Alhamdulillah, mungkin di 2018 itu nanti dua kali lipat lagi," kata Direktur Utama PL PAL Indonesia Budiman Saleh usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin.

Untuk tahun 2018, PT PAL Indonesia menargetkan pendapatan penjualan kapal perang sebesar Rp2,4 triliun, meningkat dua kali lipat dari pendapatan 2017 sebesar Rp1,2 triliun.

Sementara itu, nilai kontrak yang ditargetkan PT PAL Indonesia di tahun 2018 sebesar Rp4 triliun, sehingga jika ditambah nilai sisa kontrak tahun lalu senilai Rp3 triliun, maka total nilai kontrak saat ini mencapai Rp7 triliun.

"Jadi kontrak baru yang akan kita kejar ditargetkan di 2018 itu adalah Rp4 triliun, carry over kontrak dari 2017 ke 2018 itu ada Rp3 triliun. Jadi book order value-nya lumayan tinggi, sekitar Rp7 triliun," jelasnya.

Setelah menyelesaikan pesanan kapal perang dari Filipina, PT PAL Indonesia mulai merambah negara-negara kawasan Asia Tenggara lain dan juga di Afrika, seperti Malaysia, Thailand, Senegal, Kongo, Burkina Faso dan Guinea Bissau.

Meskipun memperluas ranah ekspor, PT PAL Indonesia memastikan kebutuhan dalam negeri untuk penguatan alutsista TNI AL tetap terpenuhi.

"Kita masih mempunyai kapasitas sisa yang bisa digunakan untuk kebutuhan ekspor. Jadi, jangan sampai kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi karena overload, utilisasi sudah dipakai untuk keperluan ekspor non-TNI," ujarnya.

Budiman bersama beberapa anggota direksi PT PAL Indonesia melaporkan kepada Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, Senin, terkait perkembangan industri kapal Indonesia serta rencana memberikan pelatihan kepada masyarakat muda Indonesia.

"Kami juga bicara tentang vokasi sebagai salah satu prgram besar Pemerintah kita kepada kurang lebih 1.500 anak Indonesia dari seluruh wilayah timur sampai barat mulai November 2017 sampai dengan November 2018," ujar Budiman. (Antara)

Russia is Ready to Share with Myanmar the Experience of Combating Drones

22 Januari 2018


Several SAM of Myanmar Army (photo : mm military)

NEIPIIDO (Myanmar) - RIA Novosti. Russia is ready to share with Myanmar the experience of fighting long-range unmanned aerial vehicles that are used for terrorist attacks by militants in Syria, Russian Defense Minister Sergei Shoigu said.

"A new type of terrorist threat has appeared in Syria - unmanned aerial vehicles, the range of which is more than 100 kilometers, and we are ready to share our experience in combating these threats," Shoygu said on Saturday during a meeting with the commander-in-chief of the Armed Forces of Myanmar, Senior General Ming Aung Hlin.
Shoigu drew attention to the fact that terrorist attacks with the help of drones can now be committed not only in Syria.

"These are very serious threats, and we are ready to share the experience that we already have in combating drones, which the terrorists began to use," the defense minister said.

The problem of countering terrorist threats is extremely urgent for Myanmar. In turn, Khlein informed Shoigu that a delegation from Myanmar will participate in the next international security conference, which will be held in Moscow this year, as well as in several competitions of the Army International Games-2018.

(RIA Novosti)

Menhan Setuju TNI AU Tambah Hercules

22 Januari 2018

Hercules TNI AU (photo : Kompas)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu setuju penambahan pesawat angkut Hercules untuk TNI AU.

Namun, ia memberikan catatan agar pengadaan alutsista TNI itu juga memperhatikan kesediaan anggaran.

"Enggak usah banyak-banyak juga, yang penting ada," ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Senin (22/1/2018).

Menurut Menhan, pesawat Hercules milik TNI AU saat ini masih cukup nyaman. Dari sisi mesin, Ryamizard bahkan memuji pesawat Hercules TNI AU masih handal meski sudah berusia tua.

Bila dibandingkan dengan India dan Singapura, kata dia, pesawat angkut TNI AU tidak kalah jauh. Sebab, Hercules milik kedua negara tersebut juga punya umur yang tua.

Ia menuturkan, perbedaan antara Hercules milik RI dan India serta Singapura, yakni terletak pada sisi perawatan atau pemeliharaannya.

Sebagai tindak lanjut, ia akan bicara dulu dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Kami hitung-hitung dulu dananya. Kami inikan tentara rakyat, rakyat dulu pikirkan, baru diri sendiri. Jangan pikirkan diri sendiri baru rakyat," ucap dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI AU masih perlu ditambah. Mulai dari tambahan 12 radar baru hingga penambahan pesawat angkut Hercules.

"Kami merencanakan pesawat Hercules gantikan dengan tipe Hercules sama namun tipe akan kami tingkatkan menjadi tipe J termasuk pesawat angkut ringan dan helikopter," kata dia usai acara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

(Kompas)

Drones and the Future of Aerial Combined Arms

22 Januari 2018


Future aerial lines of battle (image : War on the Rocks)

Today, fighter pilots approach warfare like a questing medieval knight. They search for opponents with similar capabilities and defeat them by using technologically superior equipment or better application of individual tactics and techniques. For decades, leading air forces nurtured this dynamic by developing expensive, manned air superiority fighters. This will all soon change. Advances in unmanned combat aerial vehicles (UCAVs) will turn fighter pilots from noble combatants to small-unit leaders and drive the development of new aerial combined arms tactics.


Stealth UCAV in the front line (photo : Northrop Grumman)

Since ancient times, commanders have dealt with diverse threats by integrating combat arms to achieve complementary effect. Macedonian hoplites were protected by a screen of javelin-throwing skirmishers, medieval pikemen cooperated with primitive musketeers, and modern U.S. Army brigade combat teams integrate artillery, armor, and infantry elements into a unified force. Fighter pilots of the future will not be the individualistic warriors of today, but rather commanders of small combined arms forces largely consisting of UCAVs. As in modern ground forces, these integrated groups of manned fighters and UCAVs will possess a mix of specialized capabilities ranging from direct combat to electronic warfare.

UCAV bomb and missile (photo : defenseimagery)

A future fighter aircraft with advanced communications will control semi-autonomous UCAV systems from dozens or hundreds of miles behind the line of battle, well outside the range of most enemy missiles and radars. From this vantage point, the fighter commander will guide drones in a myriad of tasks, locating enemy fighters with advanced radar and infrared sensors, engaging them with UCAV-carried missiles, and blinding the enemy through electronic jamming and attack. While opponents are tied up dogfighting drones, future fighter commanders will seize advantageous positions or engage distracted enemy aircraft with their own missiles.


E-3 AWACS aircraft (photo : Military Factory)


If a fighter commander is task-saturated or destroyed, aircraft such as the E-3 airborne early warning control center (AWACS) will be able to assume control of the UCAVs through communications links. Pilots onboard the AWACs will fly additional drones in support of fighter elements and take control of UCAVs as friendly manned fighters are lost to the enemy. As the E-3’s embedded pilots engage the enemy, other crewmen will feed information to higher headquarters and sync intelligence inputs from friendly aircraft in theater.

Even further from the front lines, legacy bombers such as the B-1 and B-52 will loiter hundreds of miles away and sling long-range missiles at enemy targets painted by UCAV radars and infrared sensors, greatly expanding the number of munitions in the fight. This “aerial artillery” will be especially useful against foes fielding large numbers of fourth-generation fighters.

F-35 and F-22 fighter (photo : wired)

Fifth-generation fighters such as the F-35 Joint Strike Fighter already attempt to integrate many of the features described above into a single platform, but at great expense and increased vulnerability. A single enemy missile could remove a $148 million investment from the battlefield, the current production cost of an F-35A. Diversifying this investment across several drone aircraft and a simplified fighter with command and control capabilities would ease the development of these platforms and prevent the problems that arise when you attempt to make a weapon system that’s “good at everything.”


Bomber aircraft (photo : Christopher Ebdon)

Dispersing the capabilities of a fifth-generation fighter aircraft like the F-35 across a team of UCAVs also allows for individual weapon systems to be used in the best manner possible. The integration of these functions into a single fighter forces the pilot to employ his systems sub-optimally; theoretically, a stealth fighter conducting an electronic attack could expose its location by repeatedly broadcasting signals traceable by enemy aircraft. Distributing these capabilities among UCAVs allows the controlling fighter to achieve complementary effects by placing UCAVs into the best position to employ their particular weapon system or intelligence-collection capability. Imagine a forward-positioned UCAV jamming an enemy fighter’s radar moments before the impact of its wingman’s missile.


Long range cruise missile (photo : USAF)

Combined arms tactics on the ground have evolved for over 2,000 years, but aerial combined arms tactics remain in infancy. The modest integration of unmanned assets with manned fighters and bombers over the last decade has been impressive, but remains nascent. As nations invest hundreds of billions in developing the next air superiority fighter, they should consider how changes in the nature of air combat could affect the dominance of any single platform. They also should examine their financial ability to replace a $100 million-plus aircraft during a protracted air war. The U.S. military lost 671 F-4 Phantoms during the Vietnam War, but were able to absorb the cost — an F-4 would be approximately $20 million today. The replacement of 671 F-35A Joint Strike Fighters would cost nearly $100 billion, almost a fifth of the annual defense budget!


Another program in France (photo : Dassault)

The fifth-generation fighters in development far surpass their fourth-generation predecessors, but combined arms concepts, not isolated technology, triumph in combat. At the beginning of World War II, the German Wehrmacht possessed similar technology to its main opponents, but easily beat French and British armies by executing a superior concept of technological integration, blitzkrieg. Roman legions won through the same means; they dominated the ancient world for centuries by combining types of light infantry into revolutionary combat formations. As the military technology of other states begins to match the United States, the U.S. Air Force must avoid creating the best weapons systems with the poorest concepts for their employment.

(War on The Rocks)

Thai Army Boosts Air Defense Missile Capability

22 Januari 2018


KS-1C SAM of the Royal Thai Army (photos : Sukasom Hiranphan)

The Royal Thai Army (RTA) has displayed the Chinese KS (KaiShan)-1C surface-to-air missile (SAM) system that it has acquired in the past two years. It is also going ahead this year, with the purchase of vertical launch (VL) MICA air defense missile systems from MBDA. Until now, the RTA operated only short-range anti-aircraft guns such as the Oerlikon GDF-007, and man-portable missiles such as the Thales Starstreak.

The KS-1C was developed by the China Aerospace Science and Industry Cooperation (CASIC) and is the improved version of the KS-1A. It has an increased range, to 70 km from 50 km, and engagement altitude to 27 km from 24 km. The RTA KS-1Cs are fired from twin launch-rails mounted on a Chinese-made 6x6 truck.



The Chinese SAM system is paired with the H-200 phased-array engagement radar, which has detection range of up to 120 km. At the time of development, the H-200 was China’s first phased-array air defense radar, and many likened the display and concept of operation to those of the American Patriot AN/MPQ-53 system. Chinese literature highlighted that the H-200 radar is able to direct six KS-1 missiles to intercept three to six incoming targets.

Unlike the Western-leaning Royal Thai Air Force (RTAF), the RTA has adopted various Chinese equipment, including the WS-1 302 mm multiple rocket launcher and the new VT-4 main battle tank. Perhaps the RTAF will take an interest in China’s UAV systems, which are being heavily marketed for export.


MBDA VL-MICA (photo : MBDA)

At last year’s Defence and Security Show in Bangkok, Pascal Emler, regional executive export sales for MBDA, said that his company will deliver two truck-mounted VL MICA launchers this year, along with a command truck. But the RTA decided not to buy a second pair of launchers, as originally planned in 2013. MBDA claims that the “fire-and-forget” MICA is the only one in the world capable of being fitted with either a heat-seeking homing head (VL MICA IR) or with an active radar (VL MICA RF).

The Thai MICA firing unit will be paired with an Airbus Defence & Space TRML-3D/32 mobile C-band phased-array radar that has a detection range of up to 200 km.

(AIN)

20 Januari 2018

Australia Confirms Additional Bushmaster Sales to Japan

20 Januari 2018


JGSDF's MRAP 'Bushmaster' (photo : UPI)

Australia and Japan have outlined an intention to expand defence equipment collaboration, building on Canberra’s newly confirmed deal to sell additional Bushmaster multirole protected vehicles to the Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF).

The pledge to increase bilateral co-operation in military equipment, science, and technologies was made during meetings in Tokyo on 18 January between Japanese Prime Minister Shinzo Abe and his visiting Australian counterpart Malcolm Turnbull.

Turnbull used the visit to promote Australian defence exports, and he highlighted Thales Australia’s sales of the Bushmaster as an example of expanding opportunities.

Thales Australia built and supplied four Bushmaster vehicles to the JGSDF in 2014 at a cost of around AUD3.6 million (USD2.8 million) and Turnbull said that the company is scheduled to “ship another tranche of four Bushmasters” during the next few months.

(Jane's)